Notifikasi :

1. Blog ini adalah tempat saya menshare apa saja yang saya sukai kepada anda semua, mohon maaf jika konten-konten didalamnya ada yang tidak sesuai atau ada yang nyeleneh dan tidak enak untuk di baca.

2. konten-konten ini ada hasil dari kreatifitas saya tapi lebih banyak hasil copasnya sih hehe, tapi ada alamat sumbernmya kok.

3. oh nya jangan lufa follownya

Laman

Nilai-nilai dan unsur-unsur demokrasi

UNSUR –UNSUR BUDAYA DEMOKRASI

1. KEBEBASAN
Kebebasan adalah keleluasan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dari pihak manapun. Namun, kebebasan bukan keleluasan untuk melakukan segala hal tanpa batas. Kebebasan harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat,dan dengan cara yang tidak melanggar tata aturan yang sudah disepakati bersama.
Sebagai nilai, kebebasan merupakan pedoman prilaku rakyat berdaulat. Nilai ini tercermin dalam kemampuan menghargai kebebasan orang lain dan memanfaatkan kebebasan diri sendiri secara bertanggung jawab. Nilai ini juga tercermin dalam tanggung jawab pribadi dan kesedian menerima tanggung jawab bagi dirinya sendiri serta konsekuensi dari tindakan- tindakannya.

2. PERSAMAAN
Tuhan menciptakan setiap manusia sebagai pribadi yang unik. namun, demokrasi berpandangan bahwa manusia yang berbeda-beda itu hakikatnya sama sederajat. demokrasi tidak berpendirian bahwa manusia itu semuanya sama, melainkan berbeda satu sama lain. Tetapi disamping perbedaanya, manusia itu sesungguhnya sama derajat di depan Allah, sama derajat dalam nilainya dan harga keluhurannya sebagai manusia (dignity of man as human being) dalam masyarakat,sama kedudukan di dalam hukum, politik, dan sebagainya. Dalam demokrasi, diakui kesamaan kesempatan rakyat untuk menggembangkan kepribadian masing-masing,dan untuk menduduki jabatan pemerintah. Jadi, persamaan itu berarti tiadanya keistimewaan bagi siapa pun dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap dan semua orang.
Sebagai nilai, persamaan menjadi pedoman perilaku rakyat berdaulat sehingga mereka mampu menghargai harkat dan martabat sesamanya, selain itu, memiliki kesediaan untuk berkompromi dan menerima kenyataan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip kadang kala saling bertentanggan.







3. SOLIDARITAS
Soridaritas atau kesetiakawanan adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerja sama dengan orang lain. Nilai solidaritas mengikat manusia yang sama-sama memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Dalam kehidupan demokratis di kenal ‘agree to disagree’ yang berarti ’setuju untuk tidak setuju’. Ungkapan itu menunjukan adanya prinsip solidaritas ; sebab, walau berbeda pandangan atau kepentingan, para pihak tetap sepakat untuk mempertahankan kesatuan/ikatan bersama. Solidaritas ini merupakan perekat bagi para pendukung demokrasi agar tidak jatuh ke dalam perpecahan akibat terlalu menggutakan kebebasan pribadi tanpa menggian adanya persamaan hak maupun semangat kebersamaan.
Sebagai nilai, solidaritas ini dapat menumbuhkan sikap batin dan kehendak untuk menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi, mengasihi sesame dan murah hati terhadap sesame warga masyarakat.

4. TOLERANSI
Toleransi adalah sikap atau sifat toleran.Bersikap toleran artinya bersikap menenggang (menghargai,membiarkan,membolehkan) pendirian (pendapat,pandangan,kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya)yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri.toleransi dengan semikian menunjukan tingkat tingkat penerimaan kita terhadap sesuatu yang tidak kita setujui,karena kebutuhan untuk bertoleransi akan muncul jiks ada penolakan satu pihak terhadap pihak lain.Didalam konsep toleransi terkandung baik penolakan maupun kesabaran.
Dalam masyarakat demokratis seseorang berhak memiliki pandangan nya sendiri , tetapi,ia akan memenganng teguh pendiriannya itu dengan cara yang toleran terhadap pandangan orang lain yang berbeda atau balikan bertentangan dengan pendirian nya.
Toleransi berbeda dengan sikap permisif,yaitu sikap serba membolehkan sesuatu.
Sebaga nilai, toleransi dapat mendorong tumbuh nya sikap toleran terhadap keanekaragaman, sikap saling percaya dan kesediaan untuk bekerja sama antar pihak yang berbeda – beda keyakinan, prinsip, pandangan dan kepentingan nya






5. MENGHORMATI KEJUJURAN
Kejujuran adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran.Kejujuran diperlukan agar hubungan antar pihak berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan benih – benih konflik di masa depan.Kejujuran dalam komunikasi antar warga negara amat diperlukan bagi terbangunnya solidaritas yang kokoh antar sesama pendukung masyarakat demokratis.
Pemerintah juga harus jujur dan terbuka kepada rakyat . Pemerintah harus terbuka kepada rakyat tentang bagaimana semua keputusan pemerintah dibuat,dan atas pertimbangan apa sebuah kebijakan dipilih di antara sejumlah alternatif kebijakan yang ada . Walaupun demi alasan keamanan dan memang ada hal – hal yang tidak perlu dinnyatakan kepada rakyat ,namun hal itu harus dianggap sebagai sebuah pengecualian.Sebab,pada prinsipnnya rakyat mempunyai hak untuk mengetehui apa yang dikerjakan pemerintah dan bagaimana pemerintah mengerjakan tugasnya.
Sebagai nilai,penghormatan terhadap kejujuran akan menumbuhkan integritas diri,sikap disiplin diri ,dan kesetiaan pada aturan – aturan. Sikap – sikap ini diperlukan untuk memelihara pemerintah demokratis.
6. MENGHORMATI PENALARAN
Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu,membela tindakan tertentu,dan menuntut hal serupa dari orang lain.kebiasaan memberi penalaran akan membutuhkan kesadaran bahwa ada banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak kemungkinan cara untuk mencapai tujuan. Sama seperti kejujuran,penalaran juga amat di perlukan bagi terbangun nya solidaritas yang kokoh antarsesama pendukung masyarakat demokratis.
Pemberian penalaran oleh pemerintah terhadap kebijakan yang ditetapkan nya tidak akan melemahkan wibawa pemerintah. Sebaliknya,jika pemerintah menolak memberi penalaran terhadap kebijakannya,hal itu justru akan mendorong sikap pasif atau pemberontakan rakyat.
Sebagai nilai,penghormatan pada penalaran dapat mendorong tumbuhnya keterbukaan pikiran,termasuk sikap skepatis yang sehat dan pengakuan terhadap sifat ambiguitas (kemenduaartian) kenyataan sosial dan politik.






7. KEADABAN
Keadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahiir – batin atau kebaikan budi pekerti.Perilaku yang beradab adalah prilaku yang mencerminakan penghormatan terhadap dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain sebagaimana dicerminkan oleh sopan santun dalam bertindak,termasuk penggunaan bahasa tubuh dan berbicara yang beradap.
Sebagai nilai,keadaban akan menjadi pedoman prilaku warga negara demokrasi yang serba santun,mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat,menghindari kekerasan seminimal mungkin dalam menyelesaikan persoalan bersama,dan kepatuhan dalam norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bersama.
Bertolak dari nilai-nilai dasar itulah masyarakat pendukung demokrasi mengembangkan budaya politiknya.Nilai-nilai dasar itu kemudian dijabarkan lebih rinci dan oprasional dalam kehidupan demokrasi.Menurut Hendry B Mayo (Budiardjo; 1980),ada sejumlah nilai operasional yang menjadi landasan pelaksanaan demokrasi,yaitu:
a.Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.dalam kehidupan masyarakat wajar jika terdapat perselisihan pendapat dan kepentingan.Yang penting bahwa dalam alam demokrasi perselisihan – perselisihan itu harus di selesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka agar tercapai kompromi,konsensus atau mufakat.
b.Menjamin terselanggaranya perubahan masyarakat secara damai.kehidupan masyarakat selalu berubah; oleh karena itu,pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijakan publik nya dengan perubahan – perubahan itu.Pemerintah itu juga perlu menjaga agar perubahan – perunbahan dalam masyarakat tetap terkendali .
c.Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.cara – cara pergantian pimpinan memalalui kekerasan,penunjukan diri sendiri,atau pewarisan tidak sesuai dengan demokrasi.
d. Membatasi penggunaa Kekerasan seminimal mungkin. Demokrasi mengutamakan konsensus atau mufakat dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan warga negara. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan sejauh mungkin harus dihindarkan.
e. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, keanekaragaman kepentingan dan tingkah laku. Walaupun demikian, keanekaragaman itu perlu dijaga agar tidak melampaui batas karena demokrasi juga memerlukan kesatuan dan integrasi.
f. Menjamin tegaknya keadilan. Keadilan menjadi penting dalm demokarasi karena adanya mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan secara demokrasi. Hubungan antar mayoritas dan minoritas harus dijaga sedemikian rupa agar demokrasi tidak berubah menjadi tirani mayoritas.
Nilai-nilai itulah yang dijadikan pedoman bertindak baik oleh para pejabat pemerintah dan lembaga negara, maupun juga seluruh warga negara yang bersangkutan. Dengan demikian, akan terwujud budaya demokratis dalam kehidupan masyarakat negara yang bersangkutan.
Nilai-nilai itu berlawanan dengan nilai-nilai yang melandasi masyarakat komunis. Menurut Budiardjo (1980), nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme antara lain adalah :
1) Monisme, yaitu pandangan yang menolak adanya golongan-golongan keanekaragaman dalam masyarakat .
2) Kekerasan merupakan alat yang sah untuk mencapai tujuan negara, yaitu terwujudnya masayarakat tanpa kelas,
3) Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme sehingga semua alat negara (polisi, tentara, kejaksaan, dan sebagainya) digunakan untuk mewujudkan komunisme.
Tantangan terberat bagi sebuah bangsa yang hendak membangun demokrasi adalah bagaimana mengembangkan budaya demokrasi dalam kehiduoan bangsa yang bersangkutan. Dalam pembangunan demokrasi paling tidak ada empat bidang yang harus mendapat perhatian.
Pertama, lembaga-lembaga negara termasuk birokrasi pemerintah didalamnya. Lembaga-lembaga negara harus dibangun agar menjadi lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat. Cara pengisian jabatan lembaga – lembaga negara harus demokratis,melalui pemilu atau pemilihan oleh wakil rakyat. Semua pejabat negara harus mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaannya kepada rakyat. Aparat birokrasi harus mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih. Mereka harus menerapkan asas keterbukaan atau transparan,akuntabel / fapat dipertanggung jawabkan partisipatif. Lebih daripda itu birokrasi pemerintah harus mampu bekerja secara efektif dan efisien.
Termasuk dalam pembangunan lembaga-lembaga negara ini adalah pembangunan aparat penegak hukum. Mental dan keahlian aparat penegak hukum harus dibangun sehingga benar-benar mampu menerapkan prinsip rule of law yang sangat dibutuhkan dalam negara demokrasi. Jika pada pemeritahan otoriter hukum dibuat dan ditegakan untuk mengabdi kepentingan pemnguasa, dalam proses demokratisasi hukum harus dikembalikan ke fungsi dasarnya sebagai pelindung dan pengayom rakyat, dan sarana mewujudkan dan kedamaian dalam kehidupan bersama.
Kedua, partai-partai politik. Partai-partai harus dibangun agar benar-benar mampu berperan sebagai perumus dan pemadu aspirasi rakyat untuk kemudian memperjuangkan melalui wakil-wakil rakyat di lembaga pemerintah. Partaipolitik pun harus mampu melakukan kaderisasi sehingga mampu memasok calo-calon memimpin bangsa yang benar-benar mewujudkan aspirasi rakyat berdaulat.
Ketiga, pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi harus juga mambangun dirinya agar mampu melakukan kegiatan ekonomi dalam suasana kehidupan demokrasi. Perilaku ekonomi yang merusak, seperti suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dihindari agar kegiatan ekonomi benar-benar menyejahterakan rakyat banyak, bukan hanya segelintir konglomerat dan para penguasa negara.
Keempat, civil society / masyarakat madani. Kehidupan masyarakat juga harus dibangun agar mampu menjadi kekuatan pengontrol terhadap penyelenggara negara. Jika di masa pemerintaha otoriter rakyat sama seklai takut menghadapi penguasa, sehingga penguasa tidak terkontrol sama sekali, maka dalam proses demokratisasi masyarakat jalannya pemerintahan negara kesadarannya untuk selalu mengawasssi jalannya pemerintahan negara melalui civil soiety.
Mmbangun masyarakat madani merupakan bagian dari upaya melewati masa transisi menuju demokrasi melalui pengembangan budaya politik demokratis. Jika budaya demokratis mengakar pada sanubari setiap warga negara, ita-cita akan adanya civil society yang kuat dan efektif dapat diwujudkan.

Comments
0 Comments

0 komentar:

Poskan Komentar

silahkan komentar disini, dan gunakan bahasa yang baik dan benar, dan juga saya beritahukan blog ini DOFOLLOW.